Survei Politik Berpotensi Dijadikan Sarana Kampanye, AMSI Jatim Ingatkan Publik Hati - hati

  SURABAYA - Mencermati maraknya survei tentang Pilpres 2024 yang akurasinya perlu divalidasi lagi, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Ja...

 

SURABAYA - Mencermati maraknya survei tentang Pilpres 2024 yang akurasinya perlu divalidasi lagi, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur meminta masyarakat untuk berhati-hati. 

Sebab, ada potensi hasil survei yang kebenarannya perlu dipertanyakan lagi itu berpotensi digunakan sarana untuk kampanye.

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Dr. Arief Rahman mengatakan, sejumlah hasil survei yang dipublikasikan saat ini, menurutnya sebagian besar jauh dari realitas pendapat publik selama ini. 

Hasil survei tidak sepenuhnya menggambarkan pendapat dan sikap politik masyarakat.

"Misal kandidatnya dari Jakarta, tapi hasil survei elektabilitasnya tinggi di wilayah Jatim. Sedangkan, mereka jarang hadir di sini. Itu rasa-rasanya tidak masuk akal dan kurang realistis," kata Arief, Kamis (19/10).

Arief mengendus adanya strategi kampanye untuk meraih simpati dan suara publik, melalui cara tersebut. 

Apalagi, hasil temuannya ada yang menunjukkan hasil survei tersebut sangat ekstrim dalam perolehan elektabilitas para calon.

Menurutnya, masih banyak suara yang tersembunyi yang belum diekspresikan warga Jatim. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan teliti untuk menentukan arah politiknya dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Jangan sampai publik tersesat dengan mengacu pada hasil survei yang belum jelas tersebut. Tentunya, masih banyak suara masyarakat yang hingga kini belum terungkap, dan itulah yang akan sangat menentukan arah politik," ungkap Koordinator Wilayah AMSI Jatim, Jateng dan DIY ini.

Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Jatim agar tidak terjebak dalam dukung mendukung calon hanya berdasarkan hasil survei. Apalagi sampai ke arah fanatisme buta tanpa mengedepankan akal sehat.

"Kita jaga bersama Jawa Timur agar jauh dari gesekan dan konflik sosial. Jangan sampai hanya berpedoman dari hasil survei yang masih belum menggambarkan kenyataan," pungkas Arief Rahman. (*)