Jakarta – Perum Bulog siap bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pe...
Jakarta – Perum Bulog siap bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen jagung petani dengan target 1 juta ton.
Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi antara Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., dengan Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Pertemuan berlangsung hari ini, Senin, 2 Juni 2025, di Ruang Pertemuan Dirut Bulog, Jakarta.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menyepakati mekanisme penyerapan jagung yang melibatkan 26 Kantor Wilayah dan 133 Kantor Cabang Bulog di seluruh Indonesia.
Bulog akan bertindak sebagai penyerap hasil panen dengan kapasitas gudang mencapai 120–300 ton per unit, didukung fasilitas pengering untuk menjaga kualitas jagung.
Harga beli di tingkat petani sesuai ketetapan badan pangan nasional demi stabilitas pasar. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk mendukung program ini.
Polri melalui jajaran Kapolres di seluruh Indonesia akan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan kelancaran penyerapan dan pengawasan distribusi.
Langkah ini sekaligus untuk mencegah praktik spekulasi yang dapat merugikan petani.
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Novi Helmy Prasetya, menegaskan kesiapan Bulog dalam menjalankan peran ini.
"Dengan infrastruktur yang dimiliki, Bulog siap menyerap 1 juta ton jagung sekaligus menjaga keseimbangan harga untuk kesejahteraan petani," ujarnya.
Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyatakan dukungan penuh Polri.
"Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk ketahanan pangan nasional. Kami akan memastikan seluruh jajaran terlibat aktif mendukung kesuksesan program," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Bulog dan Polri akan melakukan pengecekan kesiapan gudang serta alat pengering di seluruh unit.
Sosialisasi kepada petani juga akan dilakukan melalui pendampingan oleh Polri dan dinas terkait. (*)
COMMENTS